4 Hal Penting Tentang Izin Kerja Orang Asing di Indonesia

Apa yang perlu Anda ketahui tentang izin kerja orang asing di Indonesia?

Bagian 1 (13) Undang-Undang No. 1 dari 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (“UU Ketenagakerjaan”) mendefinisikan pekerja asing (“orang asing”) sebagai orang-orang dengan visa kewarganegaraan asing yang datang ke Indonesia dengan maksud untuk bekerja di Indonesia. wilayah. Ekspatriat adalah pekerja asing yang tinggal di luar negara asal mereka dan menetap di luar negeri, misalnya, di Indonesia. Pengusaha yang ingin mempekerjakan ekspatriat untuk bekerja dengan mereka di Indonesia harus memastikan bahwa ekspatriat telah memperoleh satu set lengkap izin ekspatriat, seperti yang disyaratkan oleh Kementerian Personalia di Indonesia.

Dalam artikel ini kami akan mempertimbangkan 4 (empat) poin penting yang harus diketahui dan dipahami oleh semua majikan yang mempekerjakan dan / atau sedang dalam proses mempekerjakan orang asing:

1. Siapa yang dapat mensponsori visa kerja?

Hanya orang-orang berikut yang dapat mensponsori orang asing di Indonesia:

• badan pemerintah, badan internasional, perwakilan negara asing;
• Kantor perwakilan kamar asing, perusahaan asing atau berita asing;
• Perusahaan Penanaman Modal Asing (Penanaman Modal Asing atau PMA);
• Badan hukum yang dibuat sesuai dengan hukum Indonesia, atau organisasi komersial asing yang terdaftar dengan badan resmi di Indonesia (yaitu, dengan Perwakilan Asing);
• lembaga sosial, agama, pendidikan dan budaya; juga
• Penyelenggara layanan bisnis hiburan (tidak berpresisi).

Badan hukum dalam bentuk asosiasi sipil, perusahaan, kemitraan terbatas, kemitraan bisnis, dan perorangan dilarang merekrut dan / atau bertindak sebagai sponsor untuk ekspatriat, kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang dan peraturan.

Kewajiban Pembayaran DKP-TKA untuk Pengusaha / Sponsor

Pengusaha atau sponsor harus membayar $ 100 per bulan ($ 1.200 per tahun) ke Dana Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan (DKP-TKA) untuk setiap ekspatriat yang dipekerjakan untuk bekerja di Indonesia. DKP-TKA dibayar penuh pada awal proses aplikasi untuk mendapatkan izin kerja dalam Rupee Indonesia (IDR) untuk masa kerja, yang telah disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pemberi kerja atau sponsor berikut tidak diharuskan membayar DKP-TKA:

• lembaga / lembaga pemerintah;
• lembaga internasional (mis. WHO, ILO, UNICEF, dll.);
• perwakilan negara asing;
• lembaga sosial; juga
• lembaga keagamaan.

2. Pos terlarang untuk orang asing

Berikut ini adalah alasan mengapa orang asing bekerja di Indonesia:

• sebagai pemilik perusahaan sponsor (investor / pemegang saham) dan / atau bertindak sebagai anggota dewan direksi perusahaan (yaitu, Direktur-Direktur / Direktur);
• Sebagai ahli dalam keterampilan tertentu, untuk mentransfer pengetahuan ke Indonesia.

Kami memberi tahu Anda bahwa Hukum Indonesia mengatur bahwa ekspatriat tidak diperbolehkan menduduki posisi tertentu di Indonesia. Pos-pos terlarang ini terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, seperti Direktur SDM, Manajer SDM dan pengawas HAM. Daftar lengkap pos terlarang untuk orang asing diberikan dalam Keputusan Menteri Personalia No. 40 tahun 2012 (“Keputusan tentang Personel No. 40/2012”).

Selain pos-pos terlarang yang tercantum dalam Keputusan tenaga kerja No. 40/2012, ada pos-pos lain yang dilarang untuk ekspatriat yang bekerja di bidang-bidang tertentu, seperti industri minyak dan gas.

Larangan bagi ekspatriat yang memegang beberapa jabatan

Sesuai dengan pasal 41 dari Keputusan Menteri Sumber Daya Manusia No. 16 (Keputusan tentang Sumber Daya Manusia No. 16/2015) 2015, pengusaha tidak diperbolehkan untuk menggandakan karyawan asing di beberapa posisi, seperti:

• mempekerjakan orang asing ke posisi ganda, terlepas dari apakah mereka berada di perusahaan yang sama atau di perusahaan yang berbeda;
• mempekerjakan orang asing yang saat ini bekerja untuk majikan lain.

Orang asing yang bekerja sebagai anggota dewan direksi atau dewan komisaris dibebaskan dari larangan ganda.

3. Prosedur untuk mendapatkan izin kerja

Setiap pemberi kerja di mana orang asing bekerja wajib mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Tenaga Kerja ("Izin Kerja"). Berikut ini adalah prosedur untuk mendapatkan izin kerja di Indonesia:

Izin untuk memegang dari perusahaan sponsor:

• Rencana perekrutan untuk pekerja asing (Renkana guna Tenaga Kerzh Asing atau “RPTKA”);
• Telex Vitas;
• Izin untuk menarik Tenaga Kerja Asing ("Memperkerjakan Tenaga Kerzh" atau "IMTA");

Izin dipegang oleh ekspatriat yang disewa:

• visa sementara terbatas (Kartu Izin Tinggal Terbatas atau "KITAS");
• Izin untuk beberapa pintu keluar / masuk kembali ("MERP");
• Surat Pendaftaran (Surat Tanda Melapor atau "STM");
• Surat tinggal sementara (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara atau "SKKPM");
• Kartu izin kedatangan (Kartu Ijin Pendatang atau "KIJ"); juga
• Surat kedatangan (Laporangkatan atau LK).

Data yang diperlukan dari perusahaan sponsor pada awal prosedur terdiri dari yang direncanakan: (1) nama perusahaan sponsor; (2) tempat tinggal perusahaan; (3) nama kepala perusahaan; (4) pekerjaan ekspatriat; (5) uraian pekerjaan ekspatriat; (6) jumlah ekspatriat yang dipekerjakan; (7) tempat kerja ekspatriat sewaan; (8) masa kerja para ekspatriat; (9) gaji orang asing; (10) mulai bekerja; (11) jumlah pekerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan sponsor; (12) pengangkatan pekerja Indonesia sebagai pendamping pekerja asing; dan (13) program pelatihan untuk pekerja Indonesia.

4. Kewajiban untuk mendapatkan lisensi lain untuk orang asing

Setelah jangka waktu tertentu, ekspatriat yang bekerja di Indonesia harus mendapatkan lisensi lain untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2015. Kewajibannya adalah sebagai berikut:

• Kepatuhan dengan hukum pajak

Sesuai dengan Bagian 36 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2015, orang asing yang telah bekerja selama lebih dari 6 (enam) bulan di Indonesia harus mendapatkan nomor identifikasi pajak (Nomor Pokok Wajib Pajak atau “NPWP”). NPWP berfungsi sebagai kepatuhan pajak untuk badan hukum di Indonesia.

• Polis asuransi lokal

Pasal 36 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2015 mewajibkan orang asing untuk memiliki polis asuransi dengan perusahaan asuransi, yang saat ini berbasis di Indonesia sebagai badan hukum Indonesia.

• Pendaftaran BPJS atau Badan Jaminan Sosial

Sejak penerapan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial, orang asing yang telah bekerja di Indonesia selama minimal 6 (enam) bulan juga diharuskan untuk berpartisipasi dalam sistem keamanan nasional. Pengusaha harus mendaftarkan karyawan mereka ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) untuk 2 (dua) program keselamatan: Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *